Mahasiswa FRI-WP gelar aksi di lingkungan Univ. Muhammadiyah Malut (LPM Kultura/Ajun) |
LPMKULTURA.COM -- Puluhan aktivis mahasiswa dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) gelar aksi, Kamis (19/12/2019). Mereka tampaknya tak menerima operasi militer Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dideklarasikan 58 tahun silam di Alun-Alun Yogyakarta.
Tepat hari ini, 19 Desember 1961, terjadinya operasi itu di Papua. Seokarno, sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (sekarang Papua) kelurkan Kepres No.1 Tahun1962 untuk perintahkan Panglima Komando Mandala, MayorJendral Soeharto melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat. Tujuannya merebut wilayah itu dari tangan Belanda.
Trikora itu berisikan tiga pesan: gagalkan pembentukan 'negara boneka Papua' bantuan Belanda; kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air.
"Kami lakukan aksi, karena kami menilai, invasi militer terbesar [Trikora] itu sebagai upaya pemusnahan rakyat west Papua dan merampas hak suatu bangsa untuk merdeka," ujar Rudhy Pravda saat orasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Kamis (19/12/2019) pagi tadi.
Indonesia dan PBB juga diminta untuk mengakui kedaulatan rakyat Papua yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961 silam.
"Papua bukan negara boneka, Indonesia sengaja mengatakan itu tanpa bertanya kepada orang Papua," tambahnya "Itulah awal dimana Indonesia mengkolonialisasi West Papua,"
Massa aksi yang berjalan dari kampus B menuju kampus A UMMU itu, menuntut agar TNI dan Polri menarik diri dari Papua karena kerap menggunakan pendekatan kekerasan ke masyarakat.
"Wartawan juga tidak bisa masuk meliput secara bebas ke Papua. Ada, tapi yang sudah bekerja sama dengan Polisi," tuturnya sembari mendesak agar jurnalis asing diberikan kebebasan meliput kejadian sebenarnya di Papua.
Aksi yang berlansung sekira jam 9.00 WIT itu berakhir dengan pembacaan sikap. Dalam pernyataan sikap itu, ada beberapa tuntutan yang diutarakan, di salah satunya berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa west Papua.
Reporter: Ajun