 |
| Sumber gambar: matamatapolitik |
Oleh: Ajun Thanjer
KENAPA orang Papua menginginkan kemerdekaan padahal sudah masuk bagian dari Indonesia? Pertanyaan naif ini sering diulang-ulang. Baik di ruang publik, warung kopi maupun diskusi-diskusi ringan di kantin kampus. Kadang sampai bikin bosan.
Saya berulang kali mendengar bacotan dilematis macam itu. Yang justru mengalunir akar masalah di Papua dengan tuduhan-tuduhan liar nan menjijikan: separatisme, disintegrasi dan makar.
Problemnya adalah publik sudah terlanjur percaya dengan narasi sejarah dari perspektif Indonesia. Sehingga melihat masalah Papua terbatas pada aspek yang itu-itu saja: ketidakadilan pembangunan dan pelanggaran-pelanggaran pemerintahan diranah ekonomis.
Sebenarnya tidak ada yang salah dari argumen-argumen klasik nan membosankan itu. Jika dirunut kebelakang, sebetulnya jauh-jauh hari "proyek" kolonialisasi atas tanah west Papua ini digagas, diperdebatkan hingga dicaplok menjadi bagian dari Indonesia.
Barangkali sepengetahuan saya yang terbatas ini terhitung sejak sidang BPUPKI kedua pada 10-11 Juli 1945 Papua sudah mulai dibahas. Bisa lihat dalam poin kedua susunan acara ketika itu: Rancangan undang-undang dasar; rancangan bentuk negara, wilayah negara dan kewarganegaraan; dan susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme.
Soekarno, Moh. Yamin hingga Moh. Hatta saling adu gagasan menetukan apakah teritori Papua pantas masuk Indonesia atau tidak. Wilayah di ujung timur negeri ini memantik silang pendapat, debat begitu alot bergaung, hingga saling mengafirmasi konsep.
Soekarno dan Yamin sependapat: Papua masuk Indonesia berdasarkan konteks historis, politik, dan geopolitik Indonesia yang majemuk. Beda halnya dengan Hatta yang menolak mentah-mentah Papua menjadi bagian dari Indonesia.
Dia melihat Papua sebagai sebuah bangsa Melanesia yang secara etnis tak serumpun dengan Indonesia. Bahkan dia curiga "nafsu" pemerintah itu berbau imperialistik. Dia rela Papua merdeka ketimbang bergabung dengan Indonesia yang entah nasibnya nanti seperti apa atau biar ditangani Jepang kalau perlu.
Namun, hasilnya gagasan Soekarno dan Yamin menang telak di pungutan suara yang digagas Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPKI. Mayoritas peserta sidang memilih wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua.
Lantas, pertanyaannya adalah: apakah ada orang Papua yang ikut mendebatkan dan menentukan daerahnya masuk ke Indonesia? Made Supriatma dalam esainya Kolonialisme Primitif di Papua menyatakan bahwa papua tidak pernah ikut dalam arus nasionalisme Indonesia.
"Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Papua tidak ada di sana. Ketika para elit Indonesia, dengan arahan dan bimbingan dari Jepang, mempersiapkan kemerdekaannya pun Papua tidak ada di sana."
Memangnya orang Papua bikin apa saat sidang sealot dan sepenting itu tidak terlibat? Jawabannya bisa kita mulai dari sini: tak ada satu prajurit dari Papua yang pegang bambu runcing atau senjata hasil curian dari Belanda dan ikut Soedirman bergerliya melawan kolonialisme atau ikut bung Karno dalam gerakan bawah tanah melawan fasisme Jepang.
Hasrat merebut wilayah Papua tak juga bergeming. Padahal saat Indonesia "diantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan" tak tampak satu "moyet" Papua yang hadir. Pun tak mendengar Soekarno membaca teks proklamasi yang "sesingkat-singkatnya" di Rengasdengklok Jumat pagi itu.
Seperti sudah saya bilang, sang proklamator benar-benar keras kepala. Dia lupa, niat baik tidak selalu berbuah baik. Buah memang selalu jatuh di bawah pohonnya, tapi soal politik ini perkara kompleks. Kadang bisa menghancurkan hidup sekelompok orang maupun etnis.
Orang Papua alami itu. Mereka harus mengguyurkan air mata lagi setelah 19 hari riang-gembira merayakan kemerdekaan dari Belanda. Bendera pusaka Bintang Kejora tak sampai tiga minggu di udara dan harus turun lagi menghadapi kolonialisme baru bernama Endonesia.
Padahal jika mau jujur tidak ada "negara boneka" macam klaim bung besar itu. Yang ada persis seperti Indonesia mempersiapkan kemerdekaan: punya nama negara Papua Barat, lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", bendera pusaka Bintang Kejora, lambang negara burung Mambruk, dan semboyang "One People One Soul".
Harapan besar mengurus nasib bangsa sendiri dikubur dalam-dalam oleh Soekarno dengan mengerahkan pasukan yang diberi nama Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk menggagalkan negara baru di bumi cendrawasih.
Setiap kali membahas persoalan krusial rakyat Papua, orang aslinya selalu tak dilibatkan. New York Agreement 15 Agustus 1962 salah satunya. Bisa ditebak, bila prosesnya sudah macam begitu, nasib rakyatnya tentu bakal berantakan.
Suka tidak suka, perlakuan "baik" terhadap Papua terbatas pada pengerukan sumber daya alam, bukan manusianya.
Walau berat rasanya sang proklamator ditumbangkan Orde Baru Soeharto, tapi proyek kolonialiasi tetap jadi prioritas keluarga cendana ini. Yang berbau "kiri" ditumpas sampai ke akar-akar dulu baru Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di gelar.
The Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas) hanya sekadar jadi penyedap rasa: enak tidaknya tetap disantap. Tafsiran bagi yang rakus begitu.
Bila Soekarno selalu koar-koar "gayang" dan "setrika" kolonialisme dan imperialisme, Soeharto Berbeda. Bawaannya lebih otoritarian. Kalau sekarang agak mirip-miriplah dengan Presiden Jokowi: suka memuluskan investasi masuk ke Indonesia.
Belio menerbitkan UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penandatanganan Kontrak Karya dengan Freeport justru dimana Papua masih belum berstatus jelas dan valid menjadi bagian Indonesia.
Ibarat cinta, Papua hanya sekadar pelampiasan Indonesia ketika itu. Mencintai alamnya tapi terpaksa harus mengurusi manusianya. Lantas cinta tumbuh diatas keterpaksaan dan ekspolitasi hingga kini. Hubungan keduanya cukup toxic: perilaku yang tidak baik dan merusak. Bersikap tidak wajar dan cenderung menyerang. Dengan begitu, perkara Papua hanya soal bom waktu.
Jika Indonesia serius dan benar-benar mau membangun hubungan dengan Papua, seyogjanya memperlakukan orang Papua tak semengerikan dan sejahat ini.
Papua bahkan hanya disuguhkan dua opsi: ikut bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Pilihan pertama masuk jurang, pilihan kedua hidup bahagia. Namun, memilih opis terakhir justru konsekuensinya lebih buruk: bisa di bantai.
Filep Karma tahu betul jelang persiapan referendum Irian Barat itu. Dalam bukunya Seakan Kitorang Setengah Binatang dia mengisahkan bagaimana tentara datang ke kampung, "tendang-tendang pintu rumah, gedor-gedor dengan popor senjata, terus dibuka, suruh angkat tangan semua."
Jika ditanya apa arti Pepera dan implikasi bagi masa depan Papua, jawabannya ini: kekerasan demi kekerasan, penyiksaan demi penyiksaan, perkosaan demi perkosaan, hingga pembununan, termasuk diatas segalanya melanggengkan rasialisme terhadap orang Papua.
Tahulah bagaimana ketimpangan hukum atas rasisme yang dialami Obby Kogoya, mahasiswa Papua Surabaya, kasus Paniai, Deiyai, hingga pembunuhan terhadap pendeta Yeremia Zanambani beberapa bulan lalu.
Saya kira, memori sosial atas berbagai tragedi kemanusiaan dan penjajahan ini akan terpatri kuat oleh generasi Papua. Indonesia hanya akan dikenal oleh orang Papua sebagai sebuah bangsa yang tidak belajar sejarah sendiri atas penjajahan kolonial dan menjadi bagian dari kolonialisme.
Saya banyak berdiskusi dengan kawan-kawan Papua. Mereka tidak bersepakat dengan jargon NKRI HARGA MATI. Bagi mereka, frasa ini tak lain hanya melukai dan membunuh orang asli Papua.
Stigma dan justifikasi terhadap orang Papua bertengker dimana-mana. Mulai dari "bau dekil", jorok, hingga dianggap tidak mengerti arti nasionalisme. Semenyedihkan itu.
Nasionalisme macam apa? Kita patut mempertanyakan kembali perihal gagasan nasionalisme orang Indonesia kepada orang Papua. Apakah sekadar menafsirkan "Bhineka Tunggal Ika", atau mengilhami 5 angka dalam Pancasila?
Di suatu diskusi, seorang kawan Papua bercerita dan membikin arti nasionalisme mereka sendiri: nasionalisme yang sedang dijajakan Indonesia dari dahulu adalah nasionalisme berwajah penjajah.
Saya jadi ingat lagi saat masih duduk di bangku SMA 7 tahun lalu. Tiap pagi di hari Senin, kita selalu disuguhkan pembukaan dalam UUD 1945: "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa."
Apakah rakyat Papua tidak punya hak untuk lepas dari Indonesia? Saya kira ini hanya soal bom waktu. Warga Papua sudah sangat siap untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.
Sedehana saja sebenarnya: untuk mengerti persoalan Papua kita hanya cukup periksa hari nurani, jangan-jangan sudah membusuk.[]
*Penulis adalah mahasiswa Unkhair (kru LPM Kultura)