 |
| Para demonstran di kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara setelah dibubarkan paksa aparat kepolisian, Ahad [19/12/2021]. Foto: Darman Lasaidi/LPM Aspirasi |
LPM Aspirasi – Demontrasi mengingat kembali peristiwa operasi militer Tri Komando Rakyat [Trikora] di tanah Papua pada 60 tahun silam di Kota Ternate, Maluku Utara, Ahad [19/12/2021] dibubarkan paksa aparat kepolisian.
Aksi itu bertepatan dengan tanggal terjadinya operasi militer tersebut. Massa demontran gabungan dari Komite Peduli HAM dan Demokrasi ini membentangkan spanduk “Trikora 19 Desember: Awal Penjajahan di Atas Tanah Papua”.
Ada tiga pesan dalam Trikora: gagalkan pembentukan ‘negara boneka Papua’ buatan Belanda; Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air.
Para demonstran menilai Trikora melalui pidato Presiden Soekarno waktu itu merupakan awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas bangsa Papua.
Sebelum dibubarkan, aksi sempat berlangsung sekitar pukul 09.30 WIT. Para demontran berorasi di depan pasar Barito, Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah.
 |
| Polisi terlihat membubarkan massa aksi di Pasar Barito, Gamalama, Ternate Tengah pada Ahad [19/12/2021]. Foto: Darman Lasaidi/LPM Aspirasi |
Ridwan Lipantara, Koordinator Aksi mengatakan mereka tetap dibubarkan padahal surat pemberitahuan aksi sudah dimasukkan tiga hari sebelum demo ke kepolisian Kota Ternate berdasarkan prodesur.
Pukul 10.45 WIT, para demonstran membubarkan diri dan menuju ke lingkungan kampus Unversitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di kampus ini, mereka membacakan sikap atas Trikora beserta sejumlah tuntutan.
Ridwan berkata, dampak dari operasi Trikora cukup ampuh meredam perlawanan rakyat Papua yang ingin melepaskan diri dari kolonialisme Indonesia.
Hingga kini, Ridwan bilang rakyat Papua terus alami terror, dari intimidasi, pembantaian, pemboman, penembakan, pembunuhan liar, tabrak lari, bius mati dan berbagai aksi keji lainnya.
“Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia jadi memori sosial bagi generasi Papua. Sampai kapan pun, Indonesia dikenal sebagai negara penjajah,” ujarnya.
Sementara, disisi lain Ridwan bilang pengunsian secara massal terjadi di berbagai daerah di Papua. Diantaranya Timika, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Maibrat, Yohukimo, Nduga dan beberapa daerah lainnya akibat dari konlfik berkepanjangan. Laporan Dewan Gereja menyebut lebih dari 60.000 rakyat Papua masih dalam pengungsian di hutan dan di Gereja.
Atas berbagai tragedi di Tanah Papua, para demonstran menyerukan agar rakyat Indonesia yang bermukim di tanah Papua Barat untuk turut mendukung perjuangan bangsa Papua Barat menentukan nasib sendiri.
Tuntutan menentukan nasib sendiri atau merdeka ini disebut untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penderitaan di atas tanah Papua Barat.
Reporter: Darman Lasaidi
Editor: Rabul Sawal