 |
| Ilustrasi/LPM Aspirasi |
Ditulis oleh: Nurdafni K. Hamisi*
KETERLIBATAN
perempuan dalam dunia kejurnalistikan sudah berlangsung lama. Sebelum
kemerdekaan, perempuan sudah ambil bagian. Roehana Koedoes atau Ruhana Kudus
misalnya, satu dari sekian perempuan yang mempelopori profesi juru tulis di
Indonesia. Selain menulis, dia juga dirikan surat kabar bernama Soenting
Melajoe untuk wadahi pemikiran perempuan dan perjuangkan nasib kaumnya.
Namun,
rasanya perjuangan Ruhana masih harus terus berlangsung hingga saat ini. Itu
karena sistem patriarki—sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai
pemegang kekuasaan utama dan mendominasi—masih langgeng di Indonesia.
Sistem ini pula yang memandang perempuan secara fisik, lemah dan tidak bisa melakukan pekerjaan profesional, dan dalam masyarakat seakan dinomorduakan. Imbasnya, perempuan mengalami masalah kesejahteraan dan keadilan secara sosial.
Kondisi
yang timpang ini juga menjangkiti profesi jurnalistik. Dimana, dalam
jurnalistik, perempuan juga mengalami nasib suram: jarang diberi tempat dan
ruang strategis di dalam keredaksian. Pekerjaan jurnalis pun seolah-olah
maskulin. Maskulinitas ini pula yang juga memengaruhi jumlah jurnalis perempuan
di media.
Pemetaan
yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam Jejak Jurnalis Perempuan: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia (2012) menunjukkan, hanya enam
persen yang duduk sebagai petinggi redaksi. Artinya, 94 mayoritas jurnalis
perempuan bukan bekerja sebagai pengambil keputusan redaksional. Data
menunjukkan dari 10 jurnalis, hanya ada dua sampai tiga jurnalis perempuan,
atau dari 1.000 jurnalis, hanya ada 200-300 jurnalis perempuan.
Ada lima persoalan yang terjadi secara khusus yang dialami perempuan, yakni: pertama, mengalami beban ganda, mengurus rumah tangga dan urusan kantor; kedua, upah rendah dibanding laki-laki; ketiga, sering mengalami pelecehan seksual dari narasumber laki-laki; keempat, tidak mendapatkan penilaian yang baik saat sedang hamil, dan; kelima, selalu dituntut terlihat cantik dan rapi.
Ketimpangan
sosial ini bertali satu dengan kekerasan terhadap jurnalis perempuan saat
hendak melakukan peliputan. Dari riset yang dilakukan theconversation.com selama Agustus-Oktober 2021 memperlihatkan sebanyak 1.077 jurnalis perempuan
pernah mengalami kekerasan. Data ini didapat dari pengambilan responden
sebanyak 1.256 jurnalis perempuan di 191 kota dan kabupaten di Indonesia. Hanya
179 responden yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali.
Kekerasan
yang paling banyak dialami oleh responden, sebut riset, komentar negatif
terkait tubuh atau body shaming secara lisan atau tatap muka sebanyak 59
persen. Sementara kekerasan di ranah
digital lebih banyak dialami jurnalis perempuan dibandingkan kekerasan di ranah
fisik, meskipun perbedaannya sangat tipis. Ini karena pembatasan kegiatan di
ruang publik akibat digitalisasi dan pandemi COVID-19.
Berdasarkan
pernyataan para responden dan informan riset, kekerasan bisa terjadi karena
alasan profesional atau terkait liputan. Alasan lain terkait seks dan gender
[semata karena mereka perempuan] dan gabungan keduanya. Alasan profesional ini
biasanya terkait dengan topik liputan yang “sensitif” dan melibatkan penguasa,
lingkungan, polemik keagamaan, dan gender atau seksualitas (LGBTIQ).
Di
tahun 2020 lalu, AJI Indonesia melakukan survei pada 34 jurnalis. Hasilnya 25 jurnalis perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan
seksual dalam dunia kerja dan 63% tidak
melaporkan kasusnya.
Di
era digital saat ini, perempuan juga mengalami kekerasan secara online, mulai
dari cyberstalking [Penguntitan di
dunia maya] kampanye pencemaran nama baik, doxing
[meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik] sextortion [Pemerasan Seksual Online]
dan trolling [aksi posting berupa
tulisan atau gambar dengan tujuan menghasut atau memprovokasi] serta distribusi
non-konsensual yaitu penyebaran konten intim dengan tujuan balas dendam (revenge porn).
Data
lain menunjukan adanya
kekerasan terhadap jurnalis perempuan meski ini secara khusus merupakan bagian
dari fenomena gunung es. Hal ini membuat perempuan enggan menjadi jurnalis.
Kasus
kekerasan terhadap jurnalis perempuan jauh lebih besar dari yang diberitakan,
namun kebanyakan kasus tersebut tidak dilaporkan dan terdokumentasi dengan
berbagai alasan. Ketiadaan perlindungan hukum pada kasus kekerasan seksual
ataupun relasi kuasa yang timpang dengan pelakunya, mengakibatkan tingginya
impunitas dan potensi keberulangan yang terus terjadi.
Saya
kira ini perlu upaya dari berbagai sektor. Mulai dari pemahaman ketidak adilan
gender, upaya penyadaran tentang kesetaraan gender yang tidak terbatas pada liputan-liputan
bagi jurnalis, asosiasi jurnalis, organisasi media, dan asosiasi perusahaan
media, dalam menghadapi peningkatan kekerasan terhadap jurnalis perempuan
Indonesia, melainkan perlu adanya penyadaran.
Sebagai
seorang perempuan, yang berkecimpun di lembaga pers mahasiswa, saya menyadari
bahwa peran pers cukup penting, terutama bagi perempuan, sehingga, pendidikan seksualitas
dan keadilan gender perlu mendapat perhatian di semua intitusi pendidikan dan
masyarakat sebagai bagian dari ekosistem bermedia—termasuk di pers mahasiswa
tempat saya belajar.
Kekerasan
terhadap jurnalis (perempuan dan laki-laki) harus diperangi bersama, dan tidak
ada toleransi bagi yang melakukannya. Kita semua punya peran penting, mendukung
dan berupaya mencegah kekerasan tersebut.
Sangat
penting untuk belajar dari pengalaman atau faktor penyebab minimnya jurnalis
perempuan. Dari situasi itu kita bisa melihat apa yang harus dilakukan. Bagi
pers umum maupun pers mahasiswa seperti saya, harus mulai menerapkan sistem
egaliter dalam menjalankan roda organisasi atau lembaga persnya.
Seorang
jurnalis perempuan dituntut untuk merangkul dan mengorganisir perempuan lainnya
untuk berani berusara, salah satu caranya dengan menjadi seorang jurnalis.
Dengan begini kita, sebagai perempuan, juga berperan aktif menyuarakan apa yang
menjadi hak kita.
Secara
emosional, perempuan mampu memahami permasalahan perempuan lainnya, bahkan
hingga ke tahap solusi penyelesaian masalah. Kebanyakan mahasiswa perempuan,
menyatakan takut menjadi seorang jurnalis karena menganggap jurnalis adalah
profesi yang sangat beresiko. Ada pula anggapan proses dalam dunia kepenulisan
tidaklah sederhana.
Dari
sini, seorang perempuan yang sudah bergelut dalam dunia jurnalistik harus mampu
memberikan pemahaman, selalu merangkul serta menemani perempuan lainnya yang
ingin berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Tujuannya untuk melahirkan
tulisan-tulisan "suara perempuan" melalui reproduksi pikiran yang
terarah, serta menjadi salah satu instrument perubahan untuk tetap berdiri
bersuara, dan bersanding untuk menyuarakan keresahannya.
Seperti apa yang sudah dilakukan Ruhana Kudus, melalui tulisan, dan menjadi seorang jurnalis, dia ingin berbuat lebih banyak lagi untuk menyuarakan dan memperjuangkan nasib kaumnya: perempuan.[]
*Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun. Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi.
Editor: Rabul Sawal