 |
| Massa aksi Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) saat menggelar aksi di Dodoku Ali, Ternate Utara. Foto: Hairul Rahmat/LPM Aspirasi |
LPM Aspirasi — Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di Kota Ternate pada Minggu (30/10/2022). Massa mengatasnamakan Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) kolektif kota Ternate itu melakukan longmarch dari Dodoku Ali, Ternate Utara, Pasar Barito, dan Taman Nukila, Ternate Tengah.
Mereka menyuarakan bahaya laten neoliberalisme, serta menyerukan bangun pemilu rakyat miskin. Massa juga mengampanyekan tuntutan mendesak rakyat. Aksi ini digelar serentak di beberapa kota, yaitu Jakarta, Jogjakarta, Mataram, Makassar, Kupang, dan Ternate.
Anton Trisno, Koordinator aksi mengatakan aksi kali ini merespon situasi yang dihadapi rakyat Indonesia. Pemerintah secara resmi mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September lalu.
“Pencabutan subsidi mengakibatkan kenaikan harga BBM sebesar 30%, sehingga sebabkan inflasi 1,1% yang berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa,” tuturnya.
Kata Anton, banyak kebijakan pemerintah Jokowi-Ma’ruf yang tidak berpihak pada rakyat miskin. Pemerintah terus buat aturan yang menguntungkan pemodal, namun menarik subsidi yang jelas menyengsarakan rakyat.
 |
“Kenaikan harga BBM juga akan memicu terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja massal. Kebijakan ini kembali menunjukkan karakter asli pemerintah Indonesia yang berpihak pada modal,” terang Anton.
Pemilu Rakyat Miskin
Anton bilang, ditengah situasi krisis yang terus mencekik rakyat, partai politik borjuis justru berlomba-lomba meninggikan poster kampanye, padahal pemilu masih dua tahun lagi. Banyak partai bahkan tengah berancang-ancang mendeklarasikan calon presiden yang akan di usungnya kelak.
“Padahal rakyat kesulitan usai kenaikan harga BBM. Situasi ini biasanya dimanfaatkan partai borjuasi untuk menarik simpati dengan janji-janji palsu, dan retorika-retorika kosong,” ungkapnya.
Mahasiswa salah satu kampus di Ternate itu berujar, pemilu secara sistematis melalui regulasi membatasi kelompok miskin berpartisipasi secara leluasa. Hanya kelompok pemodal yang mampu mendirikan partai politik untuk diikutsertakan pada pemilu.
 |
| Tuntutan dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) kolektif kota Ternate. Foto:Hairul Rahmat/LPM Aspirasi |
“Ini jelas menunjukkan pemilu tidak mampu menjadi representasi rakyat Indonesia, sebab hanya orang yang memiliki modal besar yang bisa terlibat, rakyat hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara,” tuturnya.
Desakan bangun pemilu rakyat miskin merupakan ide tandingan dari pemilu borjuasi. “Ide ini mengarusutamakan rakyat sebagai pengambil peranan paling penting dalam menentukan representasi serta arah kebijakan ekonomi dan politiknya sendiri,” tegas Anton.
Reporter: Hairul Rahmat
Editor: Darman Lasaidi