 |
| Massa aksi saat melakukan aksi di Landmark, depan kantor Gubernur Malut. Foto: WALHI Maluku Utara |
LPM Aspirasi--Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Koalisi Barisan Rakyat (KOBAR) Maluku Utara menggelar aksi Climate Justice atau keadilan iklim pada Senin, (14/11/2022) di depan kediaman dinas Gubernur Malut, Land Mark, dan Taman Nukila, Kota Ternate.
Aksi ini merespon Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali, Indonesia. Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Maluku Utara Tidak Untuk Di Jual”.
Julfikar Sangaji, Koordinator aksi mengatakan, aksi ini menuntut keadilan iklim. Mereka mendesak negara untuk mencabut seluruh izin usaha yang dapat merusak alam.
“Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan dan kawansannya begitu kecil. Persentasenya 21% daratan sedangkan 79% kelilingi perairan atau lautan,” ungkapnya.
Sebab itulah, Julfikar menilai pemerintah seharusnya tidak membebani dengan menumpukkan beragam izin usaha, apalagi usaha yang notabene dapat menimbulkan daya rusak, layaknya tambang.
“Sudah lebih dari 2 juta haktare lahan telah di caplok korporasi. Akibat dari itu rakyat Maluku Utara hidup dalam bayang-bayang kehancuran ekologi,” terang Julfikar.
Hutan sebagai kesatuan ekosistem kehidupan dan dipercaya sebagai perisai bencana ekologis telah gundul menyisahkan kubangan. Pemicu kehilangan hutan adalah tambang, sawit dan industri kayu.
Dia yakin korporasi tidak akan membabat hutan apabila tidak ada stempel legal yang diberikan pemerintah. “Artinya kehancuran daratan Maluku Utara dalang utamanya ialah Pemerintah,” lanjutnya.
Julfikar berujar, mereka melakukan aksi karena melihat kehancuran di sektor darat. Hal itu jelas punya kaitan erat dengan laut yang terancam limbah tambang.
“Akibatnya membuat nelayan semakin sulit dan diperparah dengan krisis Iklim yang membuat desa-desa pesisir harus tenggelam perlahan,” tandasnya.
Massa juga menilai pemerintah salah menyebut kehadiran tambang sebagai solusi kesejahteraan. Alih-alih mendatangkan justru nestapa bagi rakyat dan lingkungan hidup.
“Tambang hanya akan membuat kota-kota di China, Eropa, dan Amerika menjadi hijau dan ramah terhadap lingkungan sementara Maluku Utara harus menanggung kerusakan yang tiada pulih akibat itu,” tegas Julfikar.
Saat ini, lanjut Julfikar, para pemimpin negara-negara itu sedang berkumpul mengggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, dan tidak lebih pertemuan itu hanya memperparah situasi iklim.
Reporter: Susi H. Bangsa
Editor: Darman Lasaidi