 | |
|
Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 23 yaitu “Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.
“Tentunya dengan status BLUD, diharapkan RS Chasan Boesoirie dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Samir Jahum, Koordinator aksi.
Hal ini, bagi dia bertolak belakang dengan realitas dilapangan. BLUD RS Chasan Boesoirie justru jauh dari yang diharapkan. Pasalnya banyak problem dalam pengelolaan rumah sakit.
Kata Samir, sebagaimana dalam selebaran mereka, telah terjadi berbagai dugaan pelanggaran dalam pengelolaan rumah sakit. Macam dugaan perbuatan tindak pidana korupsi. Hal itu karena terjadi pemotongan serta penggelapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan pegawai negeri dan kontrak RSUD Chasan Boesoirie.
Besaran potongan untuk pegawai golongan III atau IV sebesar 1.000.000 rupiah dari besaran yang ditetapkan sebesar 3.250.000 rupiah periode bulan Januari dan Februari tahun 2022. Sementara tenaga dokter sebesar Rp.5.000.000 , periode bulan Januari dan Februari tahun 2022 dari besaran yang ditetapkan senilai 20.000.000 rupiah perbulan.
Terdapat juga dugaan tindak pidana korupsi atas alokasi dana TPP ASN dan tenaga kontrak Baik dokter sebesar 20.000.000 rupiah, maupun nakesla, bidan dan perawat sebesar 3.250.000 dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan jumlah PNS dan Kontrak sebanyak 900 orang.
“Ini juga terjadi di tahun 2016 dan 2017 dimana terdapat dugaan penggelapan alokasi dana insentif dokter sebanyak 6 bulan di 2016 dan sebanyak 7 bulan tahun anggaran 2017. Masing - masing dokter senilai 10.000.000 rupiah perbulan,” ungkap Samir.
Pernyatan mereka juga menguak adanya Utang BLUD RSUD Chasan Boesoerie yang belum terbayarkan senilai 25.624.504.047,50 milyar. Hal ini sebagaimana terdapat dalan hasil audit triwulan III Inspektorat Provinsi Maluku Utara tanggal 21 November 2022, serta hutang obat pada PT . Kimia Farma sebanyak 12 Milyar.
Samir bersama kelompoknya juga membeberkan, berdasarkan pajak pasal 21 baik PNS maupun Non-PNS pegawai RSUD Chasan Boesoirie telah dilakukan potongan pajak kepada 900 orang. Namun ada kejanggalan, diduga kuat hasil potongan itu tidak disetor ke DJP Perpajakan sejak Tahun 2017 hingga saat ini.
Berdasarkan selebaran yang diterima LPM Aspirasi, ada dua rekening bank milik rumah sakit yang terindikasi sebagai tempat aliran dana hasil pencucian uang (Money Loundry).
“Diduga kuat adanya kedua rekening tersebut digunakan oleh oknum pejabat tinggi Maluku Utara untuk kepentingan pribadi,” sebagaimana termuat dalam selebaran.
Samir bersama organisasi mahasiswa cipayung ini, akan kembali dilanjutkan pada hari rabu tanggal 10 mei 2023. Hal itu bertepatan dengan kedatangan wakil presiden beserta dua mentri.
“Kami akan terus menuntut dan pada hari rabu nanti kami akan melakukan kembali fullup materi, juga bertepatan dengan kedatangan wakil presiden dan dua mentri, berlokasi di bandara depan fakultas pendidikan dan keguruan kampus I Unkhair,” tegas Samir.
Reporter: Musdalifa M. Rahmat
Editor: susi H Bangsa