 |
| Massa aksi saat melakukan orasi di depan pasar Barito, Gamalama. Foto: Sukriyanto Safar/LPM Aspirasi |
LPM Aspirasi -- Jelang Pemilihan Umum 2024 Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Maluku Utara dan solidaritas lainnya menggelar aksi pada Minggu (4/2/2024). Massa longmarch dari Dodoku Ali, Kelurahan Soa Sio, lalu ke depan pasar Barito, Gamalama, dan berakhir di Taman Nukila, Jalan Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Ternate Tengah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIT itu, menyerukan bangun partai alternatif untuk perjuangan rakyat. Pasalnya partai politik dalam kontestasi kali ini lebih mementingkan kepetingan pemodal. Tidak ada keberpihakan pada rakyat sehingga rakyat terus menjadi korban.
Qalbe Abdullah, Koordinator aksi mengatakan Pemilihan Umum 2024 bukan pemilu rakyat. Tiap pemilu digelar beberapa tahun kebelakang, rakyat tetap menjadi korban akibat dari kebijakan politik yang tidak berpihak terhadap rakyat.
“Dari pengalaman itu, sehingga skema lima tahun ke depan tidak akan ada perubahan lagi. Karena kandidat yang menang tetap mementingkan modal," ungkapnya
Qalbe menilai pemilu nanti sekadar perubahan kekuasaan dari tangan oligarki yang satu ke yang lainnya. Akibatnya perbaikan ekonomi politik negara tak bisa diharapkan.
“Tak ada pilihan lain bagi rakyat selain menggerakkan dirinya untuk merebut demokrasi sejati, sehingga mampu memenuhi hak-hak dasarnya secara ekonomi dan politik,” tegasnya.
 |
| Massa aksi saat berada di depan taman Nukila Jalan Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Ternate Tengah. Foto: Sukriyanto Safar/LPM Aspirasi. |
Sulton, Sekretaris jendral KPR nasional bilang 18 partai politik peserta pemilu kali ini tidak akan membawa perubahan kebijakan politik ketika menang nanti. Apalagi dalam kepentingan ekonomi warga.
“Sehingga KPR tidak memilih siapapun di pemilu nanti, baik presiden, calon legislatif dan yang lainnya. Karena mereka kandidat-kandidat yang bertarung visi-misinya hanya mengarah pada kapital (modal),” jelasnya.
Partai buruh sekalipun, kata Sulton, hanya membawa nama buruh tetapi tidak merepresentasikan kepentingan kelas pekerja. Karena dalam proses perekrutan anggota partai itu tidak melalui pendidikan politik.
“Hal itu tidak mencerminkan partai gerakan, mereka hanya mengejar struktural atau mengisi jabatan strategis, sehingga melahirkan kebijakan yang tidak akan berpihak terhadap rakyat, karena tidak terideologis anggotanya,”tandasnya.
Partai yang ada tidak mementingkan kepentingan rakyat. Sebab itu, Sulton merasa rakyat perlu membentuk partai alternatif untuk menjadi bahtera mereka dalam memperjuangkan nasibnya.
“Selain itu gerekan-gerakan progresif di Indonesia bisa melakukan aksi di setiap daerah menuntut perubahan undang-undang yang menjadi penghambat rakyat mengusung bakal calonnya sendiri” tutup Sulton.
Reporter: Sukriyanto Safar
Editor: Susi H Bangsa