LPM Aspirasi -- Terik panas matahari tidak menyurutkan semangat puluhan mahasiswa untuk longmarch dari Dodoku Ali, Soa-Sio, Ternate Tengah, hingga depan Pasar Barito, Gamalama, Ternate Tengah, pada Jumat (8/3/2024). Aksi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia.
Massa aksi yang datang sejak pukul 02.00 waktu Indonesia Timur itu tentu tidak dengan tangan kosong. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Melawan Sistem Kapitalisme-Neolib Melalui Perjuangan Kelas Sebagai Solusi Pembebasan Perempuan” dan membawa sejumlah tuntutan.
Isi dari tuntutan itu mereka suarakan dalam bentuk poster-poster dan orasi perlawanan. “Berikan Hak Cuti Haid dan Melahirkan untuk Buruh Perempuan” tulis salah satu poster yang ditenteng oleh salah satu massa aksi.
Anelis, Koordinator lapangan mengatakan aksi ini dilakukan untuk memperingati hari perempuan sedunia. Mereka menyuarakan berbagai masalah yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan isu perempuan. Selain itu juga menyuarakan berbagai isu sosial lainnya.
Saat ini, kata dia, skema penindasan masih tetap sama. Yang terus jadi korban ialah buruh, petani, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan perempuan. Mulai dari keguguran, pemutusan hubungan kerja(PHK) sepihak, upah tidak layak, kondisi kerja yang memprihatinkan, hingga kekerasan seksual masih terus terjadi.
Nasib serupa juga dialami perempuan adat, perempuan pekerja informal, nelayan perempuan, petani perempuan, dan lain sebagainya.
“Pada akhirnya rakyat terus jadi korban. Hal itu karena sumber penghidupan dirampas dan dihancurkan, sementara kebutuhan pokok terus alami kenaikan harga,” terangnya.
Deki, salah satu massa aksi berujar, pada kenyataannya, penindasan paling nyata terjadi di Papua. Seksisme, kapitalisme, dan kolonialisme menjerat perempuan Papua ke dalam belenggu penindasan berlapis yang mengerikan. Perempuan Papua makin hari kian tercekik dan hampir tidak berdaya serta tidak lagi bebas mengekspresikan dirinya sebagai manusia.
Sebab daerah konflik seperti Papua mengalami krisis ruang-ruang demokrasi sehingga ruang-ruang aman yang tercipta untuk setiap individu untuk hidup dengan rasa aman dan nyaman sama sekali hampir tidak ada di setiap wilayah di Papua.
Kata dia, perempuan dan kelompok rentan kekerasan yang berada di Papua memiliki pengalaman kekerasan yang tidak terlepas dari sejarah panjang konflik di Papua Sejak tahun 1963 hingga sekarang. Hampir 60 tahun Papua berada dalam kedaulatan Indonesia pengalaman-pengalaman kekerasan ini tidak berhenti.
Mahasiswa asal Papua itu menuturkan, kuatnya pendekatan keamanan teritorial di Papua yang diberlakukan hingga kini, bagi Deki, cenderung berdampak negatif terhadap penduduk sipil, termasuk perempuan Papua dan kelompok rentan lainnya.
Sebab itu, Anelis, deki dan teman-temannya merasa perjuangan lintas-kelas sudah saatnya menguatkan posisinya. Sebab sektoralisme gerakan yang hari ini menjadi media perjuangan telah mengalami kebuntuan dan kemandekan.
Mereka merasa perjuangan perempuan sudah saatnya menyatukan diri dalam tindakan politik kelas yang mewarisi perjuangan anti seksisme, kolonialisme, neoliberalisme dan imperialisme.
“Bersamaan dengan itu juga bersekutu dengan kelas tertindas lainnya untuk mewujudkan perjuangan kelas sebagai solusi pembebasan perempuan,” ungkap Anelis.
Reporter: Hasan Azan
Editor: Susi H Bangsa