 |
| Massa aksi saat melakukan orasi di depan Pasar Barito, Gamalama, Ternate Tengah. Rabu (30/10/2024). Foto: Sukriyanto Safar/LPM Aspirasi. |
LPM Aspirasi-- “Kaum Muda dan Rakyat Bersatu Bangkit Lawan Kapitalis-Neolib” tulisan dalam spanduk Koalisi Mahasiswa dan Tani (Komoditi) Maluku Utara (Malut). Mereka melakukan demontrasi pada Rabu (30/10/2023) dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Pantauan LPM Aspirasi, sejak pukul 11:00 WIT, massa mulai berorasi di depan Kediaman Gubernur Malut, Jalan Ahmad Yani, Tanah Raja, kemudian longmarch ke Kantor Walikota, Jalan Pahlawan Revolusi, Muhajirin, dan berakhir di depan Pasar Barito, Jalan Sultan M Djabir sjah, Gamalama, Ternate Tengah.
Aksi ini dilakukan sebagai ajang konsolidasi gerakan rakyat untuk persatuan nasional. Pasalnya peralihan rezim kekuasaan dianggap hanya merubah sosok pemimpin, tapi negara akan tetap berada dalam pusaran Kapitalis-Neolib. Mereka menilai nasib masyarakat tidak akan banyak berubah lebih baik, melainkan cenderung kearah sebaliknya.
Massa juga menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Ternate, dan Provinsi Maluku Utara secara umum. Mulai dari pungli, pembunuhan, pembangunan bandara, perampasan tanah rakyat, hingga pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan.
Tangan-Tangan Oligarki
Isra, seorang massa aksi mengatakan peralihan kekuasaan ke tangan Prabowo hanya akan jadi contoh terbaru dari rangkaian kekalahan menyakitkan yang diderita oleh rakyat.
”Banyak kalangan aktivis sudah berulang kali membunyikan lonceng tanda bahaya tentang subversi oligarki terhadap situasi Indonesia. Pasalanya Prabowo mengatakan melanjutkan program Jokowi, itu artinya tidak akan ada banyak perubahan, termaksud demokrasi,” ungkapnya.
Sebab, kata dia iklim demokrasi pun telah memburuk di bawah kepemimpinan Jokowi, sosok yang awalnya dipuji-puji sebagai pemimpin demokratis dan reformis yang mampu mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.
“Jokowi secara tidak langsung telah “memimpin” berbagai upaya oligarki untuk melemahkan, atau bahkan mengacak-acak, lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia, serti KPK, dan diterbitkannya Omnibuslaw yang di dukung kabinetnya sebab beberapa diantara mereka adalah oligarki pertambangan,” lanjut dia.
Disis lain, Isra bilang naiknya Prabowo dan Gibran juga tidak terlepas dari dukungan oligarki. Hal itu bisa dilihat dari dana awal kampanye Prabowo yang mencapai Rp31,4 miliar. Banyak dugaan kalau oligarki jadi salah satu sumber utama pembiayaan politik di Indonesia.
Isra mengutip laporan Mongabay, mengatakan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan paling luas dari para pengusaha energi dan tambang, yakni sebanyak 21 orang.
“Bukan cuman di dukung kapitalis, Prabowo dan Gibran juga diyakini bagian dari kalangan elit kapitalis,” ujarnya.
Dia bilang, dalam laporan Mongabay juga menjelaskan Prabowo, misalnya, memiliki sejumlah perusahaan di bidang tambang batu bara di Kalimantan. Di sisi lain, Gibran memiliki jaringan tambang lewat perusahaan bapaknya, yakni PT Rakabu Sejahtera, terafiliasi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut. Perusahaan itu juga terafiliasi dengan para keluarga Gibran, mulai dari adik, kakak sepupu, hingga paman.
Hal semacam ini, menurut Isra membuka jalan serta kemungkinan keberpihakan pemerintah kepada kepengingan kapitalis-neolib di Indonesia. Jelas rakyat lah yang akan terus jadi korban.
“Kita bisa belajar dari pemerintahan Jokowi yang demi memuluskan kepentingan investasi asing maupun domestik kemudian mengeluarkan kebijakan Undang-undang Cipta Kerja yang sangat pro-kapitalis sekaligus merugikan kelas pekerja,” tegasnya.
Salah satu sektor usaha yang mendapat karpet merah dari UU Cipta Kerja ini adalah sektor pertambangan, dengan pengenaan royalti 0% bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Tidak heran jika UU Cipta Kerja ini dianggap sebagai kitab resep penjarahan sumber daya alam secara terstruktur dan sistematis.
“Apa dampak dari penerapan UU ini di bidang SDA? Sudah pasti, kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, semakin panasnya konflik agraria dan muaranya jelas pada kekerasan,” jelas Isra.
Melanjutkan program pemerintah sebelumnya juga menjadi ancaman tersendiri untuk masyarakat Maluku Utara.
Sukri, Koordinator aksi mengatakan kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku utara macam pembangunan bandara di Oba tengah, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT. Geo Dipa di Halmahera Barat jelas memakan sebagain besar lahan Petani dan masyarakat.
Dia bilang PT Geodipa sendiri telah merampas lahan petani sekira 13.000 hektare tanah yang diklaim sebagai konsesi pembangunan proyek strategis nasional yaitu PLTP.
Alat Perjuangan Rakyat
Abdul, massa aksi lainya mengatakan sudah saatnya para intelektual kritis dan aktivis gerakan sosial untuk mengarahkan telunjuknya kepada sistem kapitalisme-neoliberalisme yang dianut oleh rezim berkuasa sebagai dasar utama terjadinya kekerasan, ketimpangan, kebodohan, dan kemelaratan meluas yang terjadi saat ini.
Pada saat yang sama, Abdul berujar advokasi-advokasi terhadap korban-korban pembangunan ini tidak bisa lagi berhenti pada isu HAM atau perbaikan dan perlindungan kerja, melainkan pada perlawanan terhadap sistem kapitalis-neolib beserta negara kapitalis yang melindunginya.
“Muara dari kesemuanya ini adalah mulai diserukannya politik tandingan, yaitu pembangunan partai alternatif,” tegasnya.
Kata dia, partai alternatif ini harus bisa menjawab kebutuhan rakyat. Partai yang tidak dikendalikan oleh pemodal dan partai yang pro terhadap kepentingan rakyat.
“Partai alternatif yang di maksud adalah partai yang revolusioner. Sehingga partai ini keberpihakannya bukan lagi untuk kepentingannya para pemodal, tapi untuk kepentingannya rakyat yang hari ini mengalami penindasan,” ungkap Abdul
Menurutnya, tanpa ini, dalam setiap pergantian kekuasaan secara periodik, kita akan kembali membaca angka-angka yang kian menyedihkan, mendengarkan janji-janji palsu para capres yang sedang bertarung.
Reporter: Syahrullah Muin
Editor: Susi H Bangsa